Oleh : Sri Martini Sembiring
Komitmen untuk memberantas buta akasara menjadi orientasi dalam langkah pembangunan nasional. Hal itu telah dilakukan semenjak Indonesia merdeka; bahkan jauh sebelum itu upaya ini telah dilakukan.
Sebab, berdirinya lembaga pendidikan yang berupaya memelek-hurufkan anak bangsa juga menjadi agenda vital dalam konteks ini. Lihatah, pada masa pergerakan juga banyak tumbuh subur institusi nasionalisme yang berupaya memajukan dalam sektor pendidikan dengan menitikberatkan pada pemberantasan buta huruf.
Upaya pemberantasan buta huruf merupakan bagian integral dalam sistem penceradasan bangsa. Sebab, salah satu langkah agar bisa mencerdaskan bangsa dengan membuat masyarakat Indonesia mampu berkomunikasi secara tulisan; membaca dan menulis. Hal ini dipandang sebagai bagian yang urgen juga dalam pendidikan. Atas dasar rasionalitas yang sedemikian, sejatinya, pemberantasan buta aksara harus dilakukan melalui sektor pendidikan.
Namun perlu diingat, bahwa sektor pendidikan bukanlah semata-mata dalam institusi formal (sekolah). Sebab, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa persoalan pendidikan bukan semata-mata dilaksanakan melalui jalur formal. Tetapi masih ada dua jalur lain; yaitu in-formal (keluarga) dan non-formal (masyarakat). Melalui ketiga jalur inilah pendidikan dapat dilaksanakan secara konsisten, konsekuen dan bertanggung jawab.
Kebertanggungjawaban Pemerintah
Pemerintah dengan segala potensi yang dimiliki telah berupaya membangun sarana dan prasarana pendidikan secara maksimal. Tidak hanya yang berada di lokasi perkotaan ataupun perkampungan. Tetapi sarana pendidikan telah dilakukan pada wilayah yang jauh dari hunian masyarakat berkelompok.
Hal itu dapat dilihat berapa banyaknya sekolah yang dibangun pada masyarakat yang terpencil, terpencar, dan terisolir. Hal itu dilakukan pada masyarakat pegunungan dan masyarakat pantai. Secara jelas dapat dilihat hasil pembangunan fisik yang ada. Dan hal itu dilakukan secara berkala. Tentunya, hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah terhadap sektor pendidikan. Dan hal yang seperti ini patut mendapatkan dukungan yang maksimal.
Selanjutnya juga berbagai program pembangunan pendidikan luar sekolah, yang juga dikelola pemerintah tumbuh dengan suburnya. Lihatlah betapa banyak tumbuh tempat pembelajaran seperti Paket A, Paket B, Paket C, SMP Satu Atap, SMP Terbuka, dan berbagai fasilitas lainnya. Semua itu telah disiapkan pemerintah agar bangsa Indonesia terbebas dari buta aksara.
Ke depan, tinggal bagaimana mengoptimalkan seluruh potensi itu agar bisa mencapai titik yang optimal agar pemberantasan huruf itu dapat dilakukan. Komitmen untuk pencerdasan yang sudah sangat maksimal itu, diharapkan memberi imbas positif bagi tatanan kehidupan yang berbangsa.
Berikutnya, yang paling diharapkan adalah realisasi Program Pendidikan Gratis untuk jenjang pendidikan dasar. Hendaknya iktikad baik pemerintah untuk menggratiskan pendidikan, tidak dimanfaatkan oleh oknum yang lainnya. Sehingga nantinya, pendidikan gratis benar-benar dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Tentunya, sangat tidak diharapkan sekadar jargon yang hanya lain diucapkan dan lain pula yang dilakukan. Kalau sekadar jargon, tentunya hal itu malah melukai hati masyarakat Indonesia, yang saat ini benar-benar terpuruk dalam kondisi perekonomian. Sebab, dalam kondisi perekonomian yang seperti ini, masyarakat Indonesia sangat memerlukan pendidikan gratis yang bermutu.
Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha
Sejalan dengan itu, masyarakat luas dan dunia usaha juga telah memberikan kontribusi yang positif untuk upaya pemberantasan buta aksara. Hal itu terlihat dengan bantuan serta partisipasi aktif yang diberikan selama ini. Masyarakat memberikan bantuan yang sangat nyata. Termasuk dengan upaya membangun dan mendirikan lembaga pendidikan. Hal ini patut dihargai mengingat, masih adanya keterbatasan pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang utuh dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Masyarakat dan dunia usaha telah menunjukkan partisipasi untuk meningkatkan pencerdasan bangsa. Hal inilah yang perlu diapresiasi. Apalagi dengan bantuan dunia usaha yang secara hukum telah memberikan bantuan dana sosial bagi kemasyarakatan. Dana sosial kemasyarakatan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat luas; termasuk di dalamnya untuk kemajuan pendidikan. Sehingga sarana dan prasarana pendidikan benar-benar telah siap untuk menyukseskan program pemberantasan buta aksara.
Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dan dunia usaha merupakan bagian yang integral untuk memajukan pendidikan. Sesungguhnya, hal inilah yang perlu dilaksanakan agar komitmen untuk memajukan pendidikan dapat bersinergi dengan seluruh komponen yang ada. Dengan begitu, sarana pendidikan yang telah dibangun itu memberi angin segar agar masyarakat Indonesia tidak bodoh. Apalagi jika dipahami program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, salah satunya adalah menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang tidak bodoh.
Perwujudan masyarakat yang tidak bodoh dapat dilakukan dengan pemberantasan buta aksara sebagai langkah awal. Langkah selanjutnya, adalah dengan memberi stimulasi yang positif pada aspek kecerdasan masayarakat Indonesia. Dan untuk pencapaian program tersebut, diperlukan biaya yang sangat besar. Namun, selama masih ada kebersamaan untuk memikul dana pembangunan pendidikan, maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil untuk dilaksanakan.
Urgensitas Kepedulian Bersama dalam Pendidikan
Dalam bingkai kebersamaan itu, sektor pendidikan menjadi hajatan dan kepentingan bersama pula. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika hanya diurusi oleh sekelompok orang saja. Sementara kelompok lain, sama sekali tidak peduli atas kemajuan pendidikan tersebut. Sebab, pendidikan merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang selain keterkaitan satu dengan yang lainnya.
Kepedulian bersama terhadap kemajuan pendidikan harus diupayakan semaksimal mungkin. Tidak mengenal batas waktu. Sebab, pendidikan merupakan bagian tata-kerja yang dilakukan secara berkesinambungan. Tanpa kesinambungan yang konsisten, pendidikan tidak akan bisa mencapai tujuannya. Oleh karena itu, kepedulian bersama untuk memajukan pendidikan menjadi bagian yang sangat penting.
Pemahaman yang utuh terhadap sistematisasi pendidikan menjadi hal yang penting. Sebab, ketidakpedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan, walaupun dalam skala yang kecil, bisa menghancurkan seluruh sistem pendidikan secara menyeluruh. Dan prinsip inilah yang sejatinya dipahami oleh penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan kalangan umum lainnya. Hanya dengan kebersamaan inilah pendidikan, yang bertujuan memberantas buta aksara dapat berjalan dengan baik.
Semoga pada Hari Aksara Internasional tahun 2009 ini, bangsa Indonesia terbebas dari kungkungan buta huruf; plus dua buta lainnya, yaitu: buta pengetahuan dasar dan buta bahasa Indonesia. Semoga kepedulian yang ditunjukkan ini benar-benar mengena pada sasarannya. Semoga saja!
Penulis adalah Alumnus S-1 FPBS IKIP Medan (UNIMED; Universitas Negeri Medan) kini sebagai Guru SMP Negeri 1 Sei Rampah, Serdang Bedagai SUMUT.
Sumber : http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27554:hari-aksara-internasional-8-september-2009--membangun-kepedulian-terhadap-pendidikan-&catid=78:umum&Itemid=139
